GUGATAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 58 TAHUN 2023 TENTANG TARIF POTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN JASA, ATAU KEGIATAN WP ORANG PRIBADI MELALUI MEKANISME JUDICIAL REVIEW MA DENGAN KEWENANGAN HAK UJI MATERI

Oleh : RM Karunia Romadhoni S.E.,Ak.,CA.,ASEAN CPA.,CIE (Akuntan Terdaftar di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Saat Ini Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Universitas Pamulang) PENDAHULUAN Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) yang […]