Jakarta,Rp1news – Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS pada Maret 2023, angka kemiskinan nasional baru mencapai 9,36 persen, sedangkan target pada RPJMN 2020-2024 sebesar 6,5-7,5 persen.

“Sehingga diperlukan pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, untuk dapat mencapai minimal 7,5 persen pada 2024,” kata Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres selaku Sekretaris Eksekutif TNP2K, Suprayoga.

Itu dikatakan Suprayoga pada acara sesi berbagi pengetahuan (knowledge forum) yang diselenggarakan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di Jakarta, Rabu (15/5/2024).

“Sementara itu, untuk kemiskinan ekstrem kita harus terus mengupayakan agar target 0% dapat terwujud. Hasil perhitungan BPS menyatakan, penurunan angka kemiskinan ekstrem saat ini sudah mencapai 1,12%, optimis di 2024 setidaknya dapat mendekati 0%,” sambungnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, salah satu cara yang ditekankan oleh Suprayoga dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah melalui kolaborasi pentahelix.

“Kolaborasi pentahelix tidak bisa hanya dianggap sebagai aksesoris, namun perlu diperluas dan diberikan perhatian lebih agar dapat memaksimalkan kerja sama antar pemangku kepentingan pemerintah dan nonpemerintah.” ungkap Suprayoga.

Suprayoga berharap kegiatan knowledge forum ini akan menghasilkan tindak lanjut yang nyata dan berdampak dalam bergotong-royong membangun Indonesia yang bebas dari kemiskinan, ketertinggalan, dan kesenjangan sosial.

MASIH ADA MASALAH

Sudarno Sumarto, Kepala Tim Penasihat Kebijakan TNP2K dalam paparannya menyatakan bahwa meskipun Indonesia memiliki banyak capaian pengentasan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir, namun masih terdapat berbagai masalah kemiskinan yang belum terentaskan, kerentanan ekonomi, dan ketimpangan yang meningkat.

“Beberapa masalah kunci terkait kesejahteraan, antara lain masih tingginya exclusion error, komplementaritas program yang masih kurang, konsentrasi kemiskinan di beberapa daerah, mobilisasi program pemberdayaan ekonomi yang belum optimal, kebijakan bansos yang masih pukul rata, serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang masih kurang optimal.” ungkap Sudarno.

Paparan berikutnya terkait meningkatkan pertumbuhan yang inklusif, dibawakan oleh Ririn Salwa Purnamasari, Ekonom Senior dari Bank Dunia. Ririn menyatakan pentingnya untuk menjadi ambisius dalam pengentasan kemiskinan, karena tidak hanya menyasar masyarakat untuk dapat keluar dari kemiskinan, namun juga kepada apa yang harus dilakukan selanjutnya agar kondisi ekonomi dapat terus bertumbuh.

Pembicara selanjutnya, Arief Anshory Yusuf dari Universitas Padjajaran, menjelaskan terkait konsep Leaving No One Behind yang menjadi kunci dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Meskipun konsep ini sangat penting, namun masih jarang dioperasionalisasikan. Padahal, konsep kunci ini bisa meningkatkan target pensasaran untuk program kemiskinan”, ungkap Arief.  (@)