Jakarta,Rp1news- Ketua MPR Bambang Soesatyo menyoroti angka putus sekolah di Indonesia masih tinggi. Seperti di wilayah Jember, Makasar, dan sejumlah wilayah lainnya.

Bamsoet meminta pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi/Kemdikbudristek, dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengevaluasi hal tersebut secara menyeluruh, agar diketahui penyebab utama terjadinya anak-anak yang putus sekolah.

“Untuk selanjutnya dibawah koordinasi Kemendikbudristek, Pemda dan pihak sekolah berupaya untuk memberikan keringanan biaya bagi orang tua yang tak mampu mensekolahkan anaknya atau dengan seleksi akan diberikan beasiswa terhadap anak yang memiliki kemampuan diatas rata-rata,” tambah Bamsoet panggilan akrabnya di Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini juga mengungkapkan  Kemdikbudristek, untuk tetap melaksanakan program-program yang selama ini sangat membantu pengeluaran biaya sekolah bagi orang tua siswa, termasuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pihak terkait dalam pemberian bantuan keuangan sekolah yang berasal dari APBN. Sehingga permasalahan tingginya angka putus sekolah di Indonesia dapat dininimalisir.

Ia menambahkan penyaluran Kemdikbudristek, meningkatkan program-program beasiswa yang selama ini dijalankan, baik untuk anak dari keluarga yang kurang mampu hingga beasiswa prestasi, di samping pemerintah harus meningkatkan pendapatan warga,  sehingga masalah ekonomi diharapkan bukan lagi menjadi penghambat bagi anak untuk mendapatkan hak pendidikan.

“MPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek, memastikan akses pendidikan juga mudah ditempuh dan terjangkau terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T, dan menjamin pendidikan di wilayah Indonesia bisa merata,” utara Bamsoet

Bamsoet meminta pemerintah, dalam hal ini Kemdikbudristek dan Kementerian untuk mengkaji dan mempertimbangkan wajib belajar di Indonesia ditingkatkan hingga ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan atau SMA/SMK, bahkan perguruan tinggi, sehingga pendidikan formal di Indonesia bisa lebih meningkat, terlebih saat ini Indonesia tengah menuju Generasi Emas 2045.

“Kemdikbudristek, tidak hanya memperhatikan pendidikan formal, tetapi juga memperhatikan pendidikan informal, sehingga minat dan bakat anak lebih bisa dikembangkan dan membentuk karakter generasi muda yang baik dan tangguh,” kata dia.

“MPR meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan/Kemenkeu, untuk memastikan alokasi anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam APBN dapat direalisasikan tepat sasaran, baik untuk sarana, prasarana, hingga gaji guru, sehingga seluruh penunjang pendidikan juga dapat terlengkapi,” tutur Bamsoet.(@)