Jakarta,Rp1news – Server Pusat Data Nasional (PDN) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengalami serangan siber Ransomware sejak Kamis (20/06/2024), sehingga down dan mengganggu layanan publik di berbagai instansi selama empat hari.

Atas peristiwa itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai imsiden gangguan PDN yang terjadi sejak 20 Juni merupakan serangan ransomware brain cipher yang merupakan jenis terbaru dari ransomware lockbit 3.0, sehingga perlunya upaya keras untuk memulihkannya.

“Pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap concern terhadap persoalan kejahatan siber tersebut, disamping meminta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama Cybercrime Polri untuk terus melakukan investigasi dan penelusuran secara menyeluruh terhadap server PDN Kominfo yang mengalami serangan siber ransomware melalui bukti-bukti forensik yang didapat,” kata Bamsoet panggilan akrabnya di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan selanjutnya mengidentifikasi penyebab dan juga mengetahui oknum pelaku kasus kejahatan siber tersebut.

“Sehingga dapat meminimalisir dan mencegah kejahatan di dunia siber tidak terus berulang, mengingat kejahatan di dunia saber masih menjadi salah satu ancaman serius bagi Indonesia,” kata Bamsoet.

Ia mendorong Kominfo untuk dapat mengoptimalkan kerja tim reaksi cepat dalam menindaklanjuti serangan-serangan siber yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini. Karena pentingnya emergency response team untuk menjaga sistem, data dan tata kelola data yang baik di Indonesia, disamping untuk menjaga kepercayaan publik.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan kerja sama dengan pihak atau negara lain untuk meningkatkan kemampuan menangani cyber crime. Apalagi saat ini perkembangan teknologi sudah mulai bergeser ke teknologi blockchain, dan pemerintah harus bisa memahami dan mengetahui cara mengendalikan potensi ancaman kejahatan siber melalui teknologi tersebut.

Bamsoet meminta komitmen pemerintah untuk terus berupaya melakukan langkah antisipasi guna melindungi data negara, warga serta untuk pelayanan publik yang terafiliasi. Disamping memperkuat keamanan server ataupun data untuk melindungi kerahasiaan negara, masyarakat, dan juga pelayanan publik. (@)