Jakarta, Rp1news –  Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin kembali menegaskan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah).

“Jadi khittah MUI itu dua, khadimul ummah dan shadiqul hukumah, pelayan umat dan mitra pemerintah, ada dua rel. Karena itu, MUI tidak bisa dibelok-belokkan karena ada relnya,” jelasnya.

Itu disampaikan Wapres dalam sambutannya saat menghadiri acara Tasyakur Milad Ke-49 Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Ballroom Flores, Hotel Borobudur, Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1, Jakarta Pusat. Jumat malam (26/07/2024),

Wapres yang juga  Ketua Dewan Pertimbangan MUI menyebut bahwa dirinya kerap menganalogikan MUI sebagai kereta api yang memiliki dua rel, sehingga tidak bisa diubah jalurnya.

“Jadi saya sering mengibaratkan MUI itu kayak kereta api, enggak bisa dibawa kemana- mana karena ada relnya. MUI itu gerbongnya banyak di belakang, ada khittahnya (jalannya).

Oleh karena itu, kata Wapres, jika ingin melakukan hal yang tidak sesuai aturan, tidak sesuai syariah, semena-mena, mengabaikan umat dan tidak bekerja sama dengan pemerintah, maka jangan merujuk pada MUI. Sebab, hal itu melenceng dari prinsip MUI.

“Kalau ingin melakukan langkah-langkah yang tidak pakai rel, jangan ikut MUI karena MUI ada stasiunnya, ada haltenya. Kalau tidak bisa, jangan naik [kereta] MUI, tapi gunakanlah taksi saja, dia bisa disewa kemana saja, seenaknya sendiri,” ujar Wapres.

“Itu adalah bagian dari prinsip yang ada di Majelis Ulama. Keberasamaan di dalam rangka membangun umat, bangsa, dan negara,” imbuhnya.

Lebih jauh Wapres memaparkan, khadimul ummah menjadi sangat penting bagi MUI sebab lebih dari setengah penduduk negara Indonesia beragama Islam. Dengan demikian, menciptakan umat yang baik berarti juga membangun bangsa yang baik.

“Kalau umat ini baik, bangsa ini baik. Umat kita itu 87% atau 89%. Artinya, umat ini harus terjaga dengan baik, harus terbangun dengan baik karena prinsip keumatan MUI itu adalah menjaga umat dan melindungi umat,” paparnya.

Adapun yang perlu dilindungi adalah akidah (kepercayaan) umat agar tidak menyimpang dan mengarah pada paham-paham yang ekstrem, bahkan liberal, dengan tetap menganut paham wasathi (moderat).

Ia menyampaikan agar umat Islam terus diayomi serta diberdayakan oleh MUI sehingga tidak menjadi umat yang lemah dan terbelakang. Adapun pemberdayaan itu salah satu aspeknya melalui perekonomian masyarakat.

“Umat Islam ini jangan jadi lemah, maka diberdayakan ekonominya supaya bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam pembangunan nasional kita. Maka itu, pembangunan ekonomi umat menjadi begitu penting,” ujarnya.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar menyampaikan bahwa pada hari ini, MUI genap berusia 49 tahun, yaitu terhitung mulai berdirinya pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah, bertepatan dengan 26 Juli 1975 Miladiyah. Selama rentang waktu 49 tahun berkhidmah, lanjutnya, MUI telah melakukan hal strategis keumatan dan kebangsaan. Agenda perbaikan umat (ishlahul ummah), penguatan umat (taqwiyatul ummah), dan persatuan umat (tauhidul ummah), serta amar ma’ruf nahiy mungkar selalu menjadi program unggulan MUI.

“Program rintisan yang diinisiasi MUI telah berjalan baik, dan bahkan beberapa program telah menjadi agenda nasional. Misalnya, ekonomi syariah dan produk halal. Ekonomi syariah telah menjadi system ekonomi resmi di negeri ini. Ekosistemnya juga telah terbentuk. Ke depan, penguatan ekosistem tersebut akan terus menjadi agenda MUI. Jaminan produk halal juga telah menjadi kesadaran bersama dan menjadi agenda nasional,” jelasnya.

Sebagai informasi, acara Tasyakur Milad MUI kali ini mengusung tema “MUI Berkhidmat Untuk Kemaslahatan Umat dan Keharmonisan Bangsa”.

Hadir pula dalam acara tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, jajaran Kepala Lembaga Non Pemerintah, jajaran Pengurus MUI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Noor Achmad, dan sejumlah Ketua Umum Ormas Indonesia.

Selain itu, hadir pula Ibu Hj. Wury Ma’ruf Amin dan Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Stafsus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Stafsus Wapres Bidang Ekonomi dan Keuangan Lukmanul Hakim, dan Asisten Stafsus Wapres Sholahudin Al Aiyubi. (@)