Jakarta, Rp1news- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan tahun ini, Pemerintah telah menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem mendekati 0% di Indonesia.

“Kita optimis target ini bisa tercapai mengingat tingkat kemiskinan ekstrem yang semula 1,12% pada Maret tahun lalu, sudah turun hingga 0,83% pada Maret tahun ini,” kata Wapres.

Itu disampaikan Wapres  dalam sambutan kunci pada Rapat Koordinasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024 dan Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024. di Kantor Sekretariat Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (18/9/2024l

Wapres menambahkan pencapaian ini tentu saja masih dihadapkan oleh beberapa tantangan, seperti akurasi data sasaran, konvergensi program, kualitas pelaksanaan program, penyesuaian standar garis kemiskinan ekstrem, hingga regulasi pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem yang akan berakhir di tahun ini.

^Kita perlu menjaga agar tren penurunan ini terus berlanjut melalui kolaborasi dan kerja seluruh pemangku kepentingan termasuk kinerja dan peran aktif seluruh kepala daerah,” tandas Wapres.

Wapres yang juga selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengungkapkan, program penanggulangan kemiskinan di berbagai tingkatan pemerintahan hendaknya bersifat inklusif, sinergis, dan tepat sasaran.

 Untuk itu, lanjut Wapres, demi meningkatkan penyasaran program, pemanfaatan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (Data P3KE) perlu terus dioptimalkan.

 “Data ini telah digunakan lebih dari 26 kementerian/lembaga dan sudah lebih dari 93% pemerintah daerah memanfaatkan untuk basis data penyasaran program,” tambahnya.

 Wapres mengatakan ke depan, sistem penyasaran yang berlaku nasional dan terintegrasi perlu dikembangkan agar berbagai data yang ada di kementerian/lembaga terhubung satu sama lain.

 Aspek penting lainnya yang harus kita perhatikan adalah konvergensi dan sinergitas program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

  “Konvergensi dan sinergitas ini tercermin dari upaya Pemerintah yang terus memastikan agar rumah tangga miskin ekstrem menerima seluruh program yang ada; program perlindungan sosial, program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan program peningkatan sarana dan prasarana permukiman,” utara Wapres.

 Selain itu, kata Wapres,  kita juga perlu memastikan efektivitas implementasi program, baik ketepatan sasaran, jumlah, maupun waktu penyaluran program dengan mengedepankan kelompok rentan seperti lansia tunggal, penyandang disabilitas, pekerja migran dan kepala keluarga perempuan.

 “Pekerjaan rumah yang masih banyak ini perlu terus didukung dengan memastikan keberlanjutan regulasi pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem periode 2025-2029,” pungkasnya.

Hadir dalam acara itu, Menko Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pejabat lainnya

Dalam acara itu diserahkan oleh Wapres KH Ma’ruf Amin Insentif Fiskal Bidang Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

130 daerah (9 Provinsi, 22 Kota dan 99 Kabupaten) dengan total  Rp.775.000.000.000.

Penyerahan itu diterima perwakilan 22 kepala daerah terdiri dari 5 provinsi,  7 kota dan 10 kabupaten dan 130 kepala daerah.

Adapun provinsi penerima Insentif Fiskal Bidang Kemiskinan Ekstrem yakni, Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Sumatera Barat.

Sedangkan tingkat kabupaten yakni, Kabupaten Tangerang, Aceh Selatan, Batu Bara, Wonosobo, Bulungan dan lainnya.

Untuk tingkat Kota yakni, Tangerang, Salatiga, Bau Bau, Gorontalo, Banjarmasin dan lainnya. (@)