Jakarta, Rp1news- Ketua MPR Bambang Soesatyo soroti sejumlah harga bahan pokok nasional per Senin 30 September 2024 di tingkat nasional mengalami kenaikan, kecuali harga daging sapi murni.

Menurut Bamsoet panggilan akrabnya di Jakarta di Jakarta, Senin (30/9/2024), pemerintah segera mengendalikan dan menstabilkan harga bahan pokok, dengan memastikan ketersediaan stok bahan pangan pokok tetap tersedia dan tidak mengalami kelangkaan.

“Selanjutnya Badan Pangan Nasional/Bapanas, dan Kementerian Perdagangan/Kemendag, segera melakukan sidak dan operasi pasar untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, disamping berupaya menstabilkan kembali harga bahan pokok yang naik tersebut agar sesuai dengan ketentuan harga eceran tertinggi/HET yang berlaku, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi gejolak di masyarakat,” tambah Bamsoet.

Ia juga .eminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah memetakan faktor-faktor penyebab kenaikan harga bahan pokok di pasaran dan memberikan solusi atau jalan keluar dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok tersebut di pasaran, sehingga harga bahan pokok di pasaran masih sesuai dan terjangkau dengan daya beli masyarakat.

“Pemerintah bersama Bapanas dan stakeholders terkait lainnya, agar memperbaiki mata rantai penjualan bahan pokok, seperti meningkatkan pengawasan pendistribusian sejumlah komoditas pangan tersebut ke pasaran, guna memastikan tidak ada pihak yang melakukan penimbunan pangan yang menyebabkan stok pangan berkurang dan harga pangan meningkat,” katanya.

Bamsoet menegasikan pemerintah dan pemerintah daerah melakukan strategi dan langkah preventif jangka panjang sebagai upaya mencegah terjadinya kembali kenaikan harga komoditas pangan di pasaran, khususnya pada komoditas pangan pokok yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat.

“MPR meminta pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi pangan pokok dari dalam negeri, agar tidak terjadi kelangkaan stok yang bisa berdampak pada tingginya harga pangan pokok di pasaran, dan agar tidak mengambil kebijakan tidak populer seperti impor pangan yang dapat berdampak negatif pada petani dalam negeri,” pungkasnya.