Jakarta, Rp1news – Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengungkapkan terdapat 53 ribu orang tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja/PHK. :

Anggota DPR/MPR  periode 2024 – 2029 Bambang Soesatyo  meminta pemerintah segera mencarikan solusi terbaik untuk sejumlah tenaga kerja yang di PHK, disamping tetap mengkaji penyebab masih tingginya angka PHK di Indonesia, dan bersama Badan litbang Kemnaker untuk menciptakan lapangan kerja baru sebagai solusi agar angka PHK bisa ditekan dan tidak menyebabkan meningkatnya angka pengangguran juga kemiskinan di Indonesia.

“Kemenaker, untuk menyusun langkah preventif yang bisa mencegah meningkatnya angka kasus PHK di Indonesia, dikarenakan jumlah pekerja yang terdampak PHK diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir tahun 2024,” Bamsoet panggilan akrabnya di Jakarta, Rabu (2/10/2024).

Bamsoet meminta pemerintah mengkaji kembali regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, seperti Omnibus Law Cipta Kerja dan regulasi lainnya, beserta aturan-aturan turunannya, dan mengkoreksi kembali implementasi kebijakan tersebut dan pengaruhnya terhadap masih tingginya angka PHK di Indonesia.

“Pemerintah membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas dan juga menerapkan kebijakan dan program-program yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, seperti memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM, dikarenakan berwirausaha sebagai pelaku UMKM bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang menjadi korban PHK,” tambah Bamsoet.

Bamsoet meminta pemerintah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang bergerak di sektor-sektor yang rentan terjadi PHK, seperti di industri tekstil dan lainnya, sehingga pemerintah dapat mengarahkan perusahaan untuk terus bangkit dan meminimalisir risiko karyawan untuk di PHK.

Bamsoet meminta pemerintah mempersiapkan alternatif solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menghadapi tingginya angka PHK di Tanah Air, seiring dengan dilakukannya upaya preventif secara maksimal guna menekan kasus PHK di Indonesia.(@)