Bogor Rp1News– Aktivis Mahasiswa Pancasila (Mapancas) mengimbau masyarakat untuk melaporkan  apabila menemukan praktik parkir liar atau tindakan lain yang mencederai hukum.

Hal iu disampaikan Ketua Mapancas Verga Azis  dalam unjuk rasa yang berlangsung di Bogor,  Minggu (22/2)

RRI Bogor melaporkan, dugaan parkir liar di Kota Bogor diperkirakan mencapai Rp5 miliar dan  tidak masuk ke pos Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Verga Aziz  menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius pemerintah kota. Ia menyebut potensi perputaran uang dari parkir liar bukan angka kecil dan patut ditelusuri secara terbuka.

“Publik berhak mencurigai adanya pembiaran sistemik oleh Pemkot Bogor,” katanya.

Dia menghitung, jika  satu titik parkir liar menghasilkan Rp500 ribu per hari, maka jika ada 30 titik aktif maka potensi uang beredar bisa Rp15 juta per hari. Dan dalam sebulan mencapai Rp450 juta. Maka dalam setahun bisa mencapai  lebih dari Rp5 miliar.

“Uang yang beredar mencapai miliaran rupiah dalam satu tahun, sehingga aparatur penegak hukum atau inspektorat Pemerintah Kota Bogor harus membuat jelas kasus ini,” tegasnya.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan adanya potensi kebocoran pendapatan yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Ia meminta  perlu ada audit menyeluruh agar tidak muncul persepsi negatif di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, kejelasan regulasi dan pengawasan dari instansi terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bogor menjadi kunci penataan sistem parkir yang akuntabel. Dengan pengelolaan resmi dan terintegrasi, potensi pendapatan asli daerah bisa dioptimalkan sekaligus mencegah praktik ilegal.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan pihaknya akan mengintensifkan penindakan terhadap parkir liar, termasuk penggembokan kendaraan yang melanggar aturan dengan parkir di badan jalan atau di lokasi yang bukan peruntukannya.

Pemkot juga menyiapkan langkah lanjutan guna memutus mata rantai praktik parkir liar agar pengelolaan parkir ke depan lebih tertib, transparan, dan seluruh pendapatannya dapat masuk ke kas daerah. (hs)