Oleh: Perintis Gunawan

Pendiri Lembaga Kajian dan Pemikiran RP1

Dalam situasi politik dan ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil, Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar rutinitas pemerintahan. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu menjembatani perbedaan, meredakan ketegangan politik, dan menghadirkan arah kebijakan yang jelas bagi masa depan bangsa. Dalam konteks itulah, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi sangat penting dan strategis.

Pertemuan ini bukan sekadar simbol politik, melainkan kebutuhan tujuan bangsa di tengah dinamika kekuasaan yang cenderung terfragmentasi dan penuh prasangka.

Politik yang Terbelah

Kondisi politik Indonesia pasca pemilu masih menyisakan polarisasi, meskipun dalam bentuk yang lebih halus. Sementara itu, tekanan ekonomi global, daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, serta tantangan struktural seperti ketimpangan dan kemandirian ekonomi, menuntut adanya stabilitas politik yang lebih kokoh.

Dalam situasi seperti ini, hubungan antara pemerintah dan oposisi tidak boleh membeku. Sebaliknya, perlu dibangun strategi komunikasi yang dapat menghasilkan solusi bersama.

Di pentingnya pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Republik Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri — dua figur sentral yang memiliki legitimasi sejarah dan politik yang kuat.

Relasi antara Prabowo dan Megawati bukanlah sesuatu yang baru. Keduanya pernah berada dalam satu barisan pada Pemilihan Presiden 2009 sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Meskipun tidak memenangkan kontestasi saat itu, kerja sama tersebut menunjukkan bahwa komunikasi politik antara keduanya memiliki landasan historis yang kuat.

Dalam politik, pengalaman bersama semacam ini adalah modal penting. Ia memungkinkan lahirnya dialog yang lebih jujur, terbuka, dan strategis — bukan sekadar basa-basi kekuasaan.

Megawati sebagai “Ibu Bangsa”

Dalam konteks umum kekinian, posisi Megawati tidak lagi sekadar sebagai ketua partai oposisi. Ia telah menjelma menjadi figur yang sering disebut sebagai “Ibu Bangsa”, dengan pengalaman panjang sejak era Orde Baru, reformasi, hingga demokrasi kontemporer.

Sebagai Presiden RI ke-5 dan pemimpin partai yang mengusung Joko Widodo pada Pemilu 2014 dan 2019, Megawati memiliki pengalaman empiris dalam membangun, mengawal, sekaligus mengkritisi kekuasaan.

Pengalaman ini menjadi sangat relevan, terutama ketika muncul persepsi masyarakat bahwa pemerintahan Prabowo masih berada dalam bayang-bayang Presiden sebelumnya, Joko Widodo. Stigma semacam ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menggerus legitimasi politik pemerintahan yang sedang berjalan.

Dalam konteks ini, masukan dari Megawati menjadi penting — bukan untuk mengancam, namun justru untuk memperkuat independensi dan otoritas kepemimpinan Presiden Prabowo.

Salah satu tantangan terbesar bagi kepemimpinan baru adalah membangun identitas politik yang mandiri. Dalam banyak kasus di berbagai negara, transisi kekuasaan sering kali diwarnai oleh bayang-bayang pemimpin sebelumnya.

Ilmuwan politik Indonesia, Miriam Budiardjo, dalam karyanya Dasar-Dasar Ilmu Politik, menekankan bahwa stabilitas sistem politik sangat ditentukan oleh kemampuan elite dalam membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Legitimasi tersebut tidak hanya bersumber dari hasil pemilu, tetapi juga dari persepsi masyarakat terhadap kemandirian dan kapasitas kepemimpinan.

Pertemuan Prabowo–Megawati dapat menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa arah pemerintahan ke depan ditentukan oleh kepemimpinan yang matang, bukan oleh bayang-bayang masa lalu.

Oposisi sebagai Mitra Kritis

Dalam demokrasi modern, oposisi bukanlah musuh negara. Sebaliknya, ia adalah pilar penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan.

Pemikir politik seperti Arend Lijphart menekankan pentingnya model demokrasi konteks, di mana kekuatan politik yang berbeda tetap dapat bekerja sama dalam isu-isu strategi nasional. Dalam model ini, stabilitas politik justru lahir dari inklusi dan dialog, bukan dari dominasi satu kekuatan.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dapat mencerminkan semangat tersebut — bahwa perbedaan politik tidak menghalangi kerja sama demi kepentingan bangsa.

Lebih dari sekedar momentum politik, perayaan Idul Fitri tahun ini menghadirkan ruang kultural yang sangat tepat untuk mempertemukan kedua tokoh bangsa tersebut. Dalam tradisi Indonesia, Lebaran bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga momentum sosial untuk saling memaafkan, berbagi kembali hubungan yang sempat renggang, dan membangun harmoni baru.

Pertemuan Prabowo dan Megawati dalam suasana Lebaran akan memiliki makna simbolik yang sangat kuat: sebuah silaturahmi akbar persahabatan. Ini bukan sekadar pertemuan elite, melainkan pesan kepada seluruh rakyat bahwa rekonsiliasi dan persatuan adalah nilai utama dalam kehidupan berbangsa.

Dalam konteks ini, silaturahmi politik dapat menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada seluruh lapisan masyarakat. Lebaran memberikan legitimasi moral dan kultural bagi pertemuan tersebut, menjadikannya bukan hanya strategis secara politik, tetapi juga mulia secara nilai.

Falsafah Mikul Duwur Mendem Jero: Harmoni dan Keadilan yang Tegas

Dalam budaya politik Jawa, dikenal falsafah “Mikul Duwur Mendem Jero” — mengangkat tinggi kehormatan, mengubur dalam-dalam kekurangan. Selama ini, falsafah ini sering dimaknai sebagai ajakan untuk menjaga martabat dan tidak membuka aib masa lalu secara berlebihan.

Keduanya adalah tokoh besar dengan perjalanan politik yang panjang, termasuk dinamika konflik dan kompetisi. Namun kedewasaan politik menuntut kemampuan untuk melampaui masa lalu dan mengungkap kepentingan yang lebih besar.

Pertemuan yang dilandasi semangat ini akan memberikan pesan kuat kepada masyarakat bahwa elite politik Indonesia telah mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar: transformasi ekonomi, ketahanan pangan, tekanan global, serta kebutuhan menjaga persatuan di tengah keberagaman.

Tidak ada satu kekuatan politik pun yang mampu menghadapi tantangan tersebut sendirian. Diperlukan konsolidasi nasional yang melibatkan berbagai unsur, termasuk oposisi.

Pertemuan Prabowo dan Megawati dapat menjadi pintu masuk bagi konsolidasi tersebut. Ia bukan hanya soal dua tokoh, tapi tentang arah politik baru Indonesia yang lebih inklusif, dewasa, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pada akhirnya, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tetapi jalan untuk mencapai tujuan kebangsaan. Ketika politik kehilangan orientasi tersebut, maka yang muncul adalah konflik tanpa makna.

Sebaliknya, ketika politik dijalankan dengan kedewasaan dan visi kebangsaan, ia akan menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan.

Pertemuan antara Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri –terutama dalam momentum Lebaran — adalah langkah kecil yang dapat membawa dampak besar. Ia dapat menjadi simbol bahwa di atas segala perbedaan, masih ada ruang untuk persatuan, dialog, dan kerja sama.

Dan dalam suasana saling memaafkan, bangsa ini memiliki peluang besar untuk melangkah menuju kehidupan yang lebih harmonis, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam konteks negara modern dan demokrasi yang sehat, menurut penulis, makna tersebut perlu diperdalam. “Mikul duwur” bukan berarti menutup mata terhadap kesalahan, melainkan menjaga kehormatan institusi dan bangsa agar tidak terjebak dalam konflik destruktif. Sementara “mendem jero” tidak boleh dimaknai sebagai menyembunyikan pelanggaran, tetapi justru menyelesaikannya secara tuntas melalui mekanisme hukum yang adil dan berintegritas.

Di sinilah letak keseimbangan yang harus dijaga oleh kepemimpinan nasional, termasuk oleh Presiden Prabowo. Prinsip ini menuntut ketegasan dalam penegakan hukum tanpa kehilangan kebijaksanaan dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.

Jika terjadi pelanggaran hukum atau penyimpangan moral — baik oleh warga negara biasa maupun oleh tokoh yang pernah berkuasa — maka negara tidak boleh ragu untuk bertindak. Penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih. Dengan demikian, “mendem jero” dapat dianggap sebagai proses pengadilan yang seadil-adilnya, bukan penguburan kebenaran.

Pendekatan seperti ini sejalan dengan pandangan Mahfud MD yang kerap menegaskan bahwa supremasi hukum adalah fondasi utama negara demokrasi. Tanpa penegakan hukum yang adil, kepercayaan masyarakat akan runtuh dan demokrasi akan kehilangan maknanya.

Oleh karena itu, penerapan falsafah “Mikul Duwur Mendem Jero” secara modern justru menuntut keberanian moral: menghormati masa lalu tanpa mengorbankan keadilan di masa kini. Dalam konteks ini, jika Presiden Prabowo mampu menerapkan prinsip tersebut secara konsisten, maka rakyat akan merasakan keadilan yang nyata — bukan sekedar retorika. []