Tapsel, Rp1News – Warga Kecamatan Batangtoru, Tapanuli Selatan, tak bisa menyembunyikan rasa haru dan bahagianya. Korban bencana alam banjir bandang ini baru saja menerima kunci hunian tetap dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar.

Suasana itu tergambar dalam unggahan di akun resmi Tito Karnavian, Jumat ( 27/3/2026).

“Pemerintah secara resmi menyerahkan sebanyak 120 unit hunian tetap (huntap) tahap pertama kepada masyarakat korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara (Sumut),” ungkap Tito.

Percepatan pembangunan huntap ditentukan oleh tiga tahapan utama. Tahap awal bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun serta menyerahkan data korban secara rinci berbasis nama dan alamat (by name by address) beserta tingkat kerusakannya.

Data tersebut kemudian diverifikasi di lapangan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum dilanjutkan ke tahap pembangunan yang melibatkan kolaborasi berbagai pihak, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pihak nonpemerintah, termasuk Yayasan Buddha Tzu Chi.

“Saya juga mengapresiasi langkah Bupati Tapsel yang dinilai sigap dalam menyampaikan data kerusakan secara lengkap dan cepat, mulai dari kategori ringan, sedang, hingga berat,” ujar Tito.

Menurut Mendagri, Kelengkapan dan kecepatan data ini turut mempercepat pencairan bantuan finansial berupa dana tunggu hunian (DTH) yang diberikan sekaligus untuk tiga bulan sebesar Rp1,8 juta bagi masyarakat selama masa pengungsian.

Selain itu, warga terdampak juga menerima berbagai bantuan lainnya, seperti bantuan Jaminan Hidup (Jadup) dari Kementerian Sosial sebesar Rp15.000 per orang per hari, bantuan perabotan rumah tangga sebesar Rp3 juta, hingga dukungan stimulan ekonomi sebesar Rp5 juta.

Keberhasilan penanganan di Tapsel dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang terdampak.

Pemerintah pun mendorong kepala daerah di wilayah terdampak lainnya untuk meniru kecepatan serta kelengkapan pendataan berbasis nama dan alamat seperti yang dilakukan di Tapsel.

Program BSPS

Dalam unggahan sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian juga mengunggah dirinya bersama Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Nagasaribu IV, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara (Sumut).

Peninjauan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kesiapan dan ketepatan sasaran Program BSPS Tahun Anggaran 2026 yang menargetkan peningkatan kualitas hunian masyarakat, khususnya bagi warga yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH).

Jumlah penerima Program BSPS di Sumut pada tahun 2026 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Total rumah yang akan diperbaiki mencapai 19.668 unit, meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 sebanyak 1.982 unit.

Angka tersebut merupakan bagian dari target nasional BSPS tahun 2026 yang mencapai 400.000 unit rumah.

Dari 33 kabupaten/kota penerima Program BSPS di Sumut, Kabupaten Humbahas memperoleh alokasi sebanyak 457 unit rumah.

Penyediaan rumah layak huni memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan, kemiskinan ekstrem serta menjadi salah satu indikator penilaian kinerja kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, dukungan Pemda dalam implementasi program ini menjadi sangat penting.

Pemerintah juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam pembangunan rumah. Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), hingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan ini merupakan bentuk sinergi lintas kementerian dalam mendukung percepatan program perumahan nasional. (hs)