Jakarta, Rp1News – Setelah melalui pengkajian selama dua bulan, akhirnya mulai 1 April 2026 Pemerintah menerapkan efisiensi secara besar-besaran.

Sebagaimana diunggah di akun Setkab RI, Selasa (31/3/2026), sektor yang mendapat prioritas efisiensi itu meliputi perjalanan dinas dalam negeri dikurangi sampai 50% dan luar negeri dikurangi 70%.

Penggunaan kendaraan dinas dibatasi dan didorong memanfaatkan transportasi publik.

Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran di mana Rp121–Rp130 triliun dialihkan ke program prioritas, termasuk untuk pemulihan Sumatera.

Pembelian BBM subsidi diharuskan menggunakan barcode MyPertamina dengan maksimal pembelian 50 liter/hari untuk non-angkutan umum).

Untuk harga BBM subsidi dan non subsidi tidak ada perubahan.

Sementara itu pelaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG) difokuskan hanya 5 hari/minggu, kecuali bagi kelompok tertentu seperti asrama, daerah 3T, dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Langkah ini berotensi efisiensi Rp25 triliun.

Kebijakan Transformasi Budaya Kerja & Efisiensi Energi 31 Maret 2026

Secara umum Pemerintah menilai kondisi ekonomi Indonesia stabil dan kuat

Stok BBM dinyatakan aman, dan fiskal terjaga.

Situasi global yang masih tidak menentu dijadikan dijadikanmomentum untuk penyesuaian pemakaian energi secara wajar dan bijak.

Kebijakan WFH (work from home) diberlakukan secara Nasional.

Untuk ASN WFH 1 hari/minggu pada ssetiap hari Jumat. Untuk wasta dianjurkan mengikuti.

Tujuan efisiensi ini disebutkan untuk lebih mendorong digitalisasi dan mengurangi mobilitas.

Untuk sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan tetap dipertahankan WFO (work from office).

Demikian juga sekolah tetap dilakukan secara tatap muka atau normal.(hs)