Jakarta, Rp1News –Rakyat dan dunia usaha diminta agar tetap tenang, produktif, serta berpartisipasi aktif dalam mendukung langkah-langkah strategis ini.
Imbauan itu disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam unggahan di akun facebooknya, Rabu (1/4/2026).
“Pemerintah terus memperkuat langkah antisipatif dalam menghadapi dinamika global yang memengaruhi rantai pasok dan stabilitas ekonomi dunia,” tegasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Indonesia tetap berada dalam kondisi yang stabil dengan fundamental ekonomi yang kuat, termasuk ketersediaan energi yang aman dan kondisi fiskal yang terjaga.
Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, pemerintah meluncurkan kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional sebagai langkah strategis untuk mendorong pola kerja yang lebih adaptif, efisien, produktif, dan berbasis digital.
Salah satu implementasinya adalah penerapan Work From Home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi ASN, serta pengaturan fleksibel bagi sektor swasta, dengan tetap menjaga produktivitas kinerja, sektor-sektor strategis dan layanan publik.
“Kebijakan ini juga diiringi dengan upaya efisiensi mobilitas, pengurangan perjalanan dinas, serta dorongan penggunaan transportasi publik dan kendaraan rendah emisi,” paparnya.
Di sisi lain, masyarakat tetap diimbau untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara normal dengan mengedepankan efisiensi energi dalam kehidupan sehari-hari.
Dari sisi fiskal, langkah ini diproyeksikan memberikan dampak signifikan, dengan potensi penghematan kompensasi BBM sebesar Rp 6,2 Triliun dari APBN dan penghematan belanja energi masyarakat hingga Rp 59 Triliun.
Pemerintah juga melakukan refocusing anggaran kementerian/lembaga menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat, dengan potensi optimalisasi mencapai 121 hingga 130 Triliun Rupiah.
Dalam mendukung kemandirian energi, pemerintah akan mengimplementasikan kebijakan B50 mulai 1 Juli 2026 yang berpotensi menekan konsumsi BBM fosil secara signifikan.
“Selain itu, pemerintah juga memastikan tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi dan non subsidi, pengaturan distribusi BBM subsidi melalui sistem digital terus diperkuat untuk memastikan ketepatan sasaran,” ujar Airlangga Hartarto.
Ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi nasional yang lebih efisien, tangguh, dan berkelanjutan. (hs)