Jakarta,Rp1news- Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc., CGRE membuka acara Bridging Leadership terkait Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro), di  Jakarta (06/06/2024)

Kegiatan ini  untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu – Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025).

Turut hadir pada acara tersebut para narasumber yaitu dr. Maria Endang Sumiwi, MPH selaku Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kementerian Kesehatan); Bapak Drs. Amich Alhumami, MA., M.Ed., Ph.D selaku Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan (KPPN/Bappenas); Bapak Dr. Drs. Wahidin, M.Kes selaku Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (BKKBN); dan Bapak Suharyanto, SP., MT selaku Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV mewakili Bapak Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Kemendagri).

Dirjen Bangda Restuardy Daud yang mewakili Wakil Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Jenderal dalam sambutannya mengatakan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah memberikan arah pembangunan bidang kesehatan yang difokuskan pada lima hal.

“Yaitu meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, meningkatkan pengendalian penyakit, gerakan masyarakat hidup sehat (Germas) dan memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan,” kata Restuardy

Dia menjelaskan terkait upaya replikasi Program Perencanaan dan Penggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT Kespro) ke daerah lainnya.

 “Sebelumnya PPT-Kespro telah diujicobakan di 5 (lima) kabupaten piloting (Kabupaten Lombok Timur (NTB), Kabupaten Jember (Jawa Timur), Kabupaten Brebes (Jawa Tengah), Kabupaten Garut (Jawa Barat), dan Kabupaten Serang (Banten),’ utara Restuardy.

Ujicoba tersebut, lanjutnya, telah memberikan pembelajaran kepada pemerintah daerah dalam proses koordinasi perencanaan dan penganggaran serta tata laksana program. PPT Kespro tidak hanya mentargetkan daerah untuk mengintegrasikan dokumen PPT Kespro dalam dokumen perencanaan daerah, namun juga berfokus pada penguatan pada pelibatan peran pemerintah provinsi dan peran Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) di daerah sekitar untuk turut mengawal PPT Kespro..

Kemendagri menilai perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak di daerah masih lemah dan pada umumnya belum menjadi prioritas.

Menurutnya, tersebut antara lain disebabkan oleh keterbatasan pemahaman dan komitmen pemimpin di daerah terkait pentingnya kesehatan reproduksi dalam memberikan kontribusi yang besar pada pembangunan SDM di daerah.

Selain itu, koordinasi lintas sektor yang juga melibatkan aktor-aktor pembangunan lainnya untuk mendukung program kesehatan reproduksi dan keluarga berencana di daerah belum berjalan dengan optimal.

Berkenaan dengan kondisi tersebut, melalui Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNFPA Siklus-10 (2021-2025), Pemerintah menginisiasi pengembangan model Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi Kesehatan Reproduksi (PPT-Kespro) untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan kesehatan reproduksi yang berkualitas sebagai salah satu upaya menjaga pertumbuhan penduduk seimbang dan kualitas SDM di Indonesia

“Perlu kami sampaikan bahwa Memperhatikan pentingnya upaya replikasi Program PPT Kespro ke daerah lainnya, maka Kami memandang perlu dilakukan diseminasi ke seluruh daerah khususnya 545 (lima ratus empat puluh lima) daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak secara nasional dan memiliki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang akan berakhir pada tahun 2024,” papar Restuardy. (@)