Banjabaru, Rp1News — Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru pada Kamis (10/9).

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNPB menyampaikan lima arahan strategis guna mempercepat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan, sekaligus menginstruksikan seluruh jajaran Satuan Tugas (Satgas) untuk memaksimalkan kekuatan pemadaman darat dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

Dikutip dari unggahan resmi BNPB ,Kamis (10/9/2026) ,arahan strategis pertama menekankan pentingnya penguatan dan penebalan porsi personel Satgas Darat di lapangan.

Kepala BNPB menjelaskan bahwa kunci utama penuntasan karhutla berada pada Satgas Darat yang terdiri dari unsur gabungan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), serta relawan.

Langkah ini menjadi perhatian mendesak mengingat dari total 27 titik kebakaran (firespot/FS) yang ditemukan pada 9 September 2026, dengan estimasi luas terdampak 132,062 hektare, capaian pemadaman Satgas Darat tercatat baru mencapai sekitar 18,612 hektar.

Angka tersebut di luar pemadaman alami sekitar 4,27 hektare.

Padamkan 32 ha

Sementara itu, Satgas Udara berhasil memadamkan 32 hektar di luar pemadaman alami mencapai 41 hektar.

Konsolidasi dan penambahan kekuatan personel darat mendesak dilakukan agar kapasitas penanganan harian seimbang dengan wilayah lain.

Pada poin kedua, Suharyanto menginstruksikan percepatan mobilisasi sarana dan prasarana dengan melarang keras penumpukan peralatan pemadam kebakaran di dalam gudang.

Seluruh armada tangki air, mesin pompa, hingga Alat Pelindung Diri (APD) bantuan dari kementerian terkait harus segera dikeluarkan dan difungsikan di lokasi terdampak.

Suharyanto menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung penuh kelancaran operasional petugas di lapangan.

Dirinya meminta tidak ada lagi peralatan yang tersimpan di gudang BPBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengeluarkan semua bantuan armada tangki dan peralatan lainnya ke lapangan.

Jika terdapat kekurangan BBM atau operasional air, pemerintah daerah dapat langsung melapor dan BNPB siap mendukung penuh.

Selanjutnya, arahan ketiga berfokus pada penataan dan standardisasi publikasi data karhutla melalui pemisahan data hotspot titik panas satelit) dan firespot (titik kebakaran nyata).

Berdasarkan pemantauan satelit Sipongi Kemenhut per 9 September 2026, akumulasi luas lahan terbakar di Kalsel tercatat mencapai 8.019,63 hektar.

BNPB mengimbau seluruh pihak agar mengacu pada data firespot berkategori high confidence hasil verifikasi lapangan untuk dipublikasikan.

Langkah ini penting untuk menyajikan informasi yang presisi kepada publik, mengingat data satelit umum sering kali merekam aktivitas panas non-karhutla seperti pembakaran sampah atau pabrik yang memicu kepanikan tidak perlu.

Adapun poin keempat menyoroti penanganan teknis pada ekosistem lahan gambut Kalimantan Selatan yang membutuhkan pengawasan dan penanganan khusus jangka panjang.

Dari total 132,062 hektare firespot harian yang ditemukan, tim gabungan telah berhasil memadamkan sekitar 95,882 hektare.

Data ini mengacu pada kombinasi pemadaman Satgas Darat, Udara, dan pemadaman alami, sementara sisa kurang lebih 36,18 hektar masih dalam proses penanganan intensif.

Di sisi lain, Kepala BNPB juga menegaskan bahwa pemadaman di kawasan gambut ini tidak boleh berhenti pada permukaan saja, melainkan harus dilanjutkan dengan proses pendinginan secara menyeluruh oleh Satgas Darat guna mencegah timbulnya titik api baru.

Upaya ini berpedoman ketat pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2026 yang secara tegas melarang segala bentuk pembukaan lahan dengan cara membakar.

Sebagai arahan kelima, Kepala BNPB mewajibkan seluruh jajaran BPBD hingga tingkat Kabupaten dan Kota untuk memperkuat integrasi data spasial dan pelaporan harian secara presisi hingga ke tingkat tapak.

Pemetaan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Selatan saat ini tersebar di delapan wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banjar (6 FS atau sekitar 50,55 Ha ditambah 12,5 Ha sisa sebelumnya), Kota Banjarbaru (10 FS atau sekitar 37,562 Ha), Kabupaten Barito Kuala (3 FS atau sekitar 18,4 Ha), Kabupaten Tanah Bumbu (3 FS atau sekitar 5,5 Ha), Kabupaten Balangan (1 FS, sekitar 4 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Utara (1 FS atau sekitar 2,5 Ha), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (1 FS atau sekitar 0,7 Ha), dan Kabupaten Tanah Laut (2 FS atau sekitar 0,35 Ha).

Suharyanto menegaskan pentingnya penguasaan rincian data harian ini oleh tiap jajaran BPBD lokal agar keputusan dan pengerahan personel di lapangan dapat diambil secara cepat dan tepat sasaran.

Melalui sinergi yang solid antara penanganan darat dan udara serta transparansi data yang akurat, BNPB optimistis penanganan karhutla di Kalimantan Selatan dapat dituntaskan secara cepat, terukur, dan aman. (hs)