Jakarta, Rp1News — Beredarnya video yang berisi jawaban Seskab Teddy yang mewakili pemerintah dalam menjawab kritik mantan diplomat Dinno Pattti Djalal tentang frekuensi kunjungan luar negeri Prabowo, mendapat respon kritis dari Pemerhati Kebijakan Publik Faisal Lohy.

Dia menganggap kunjungan Presiden Prabowo dan bolak-balik ke luar negeri hanya gagah-gagahan, bersifat seremonial, dan tidak membawa manfaat bagi perbaikan. kondisi ekonomi dalam negeri.

Sebagaimana diunggah Faisal Lohy dalam akun facebooknya, Selasa (2/6/2026), di mata Faisal Lohy, jawaban Teddy di video yang memulainya dengan pernyataan sangat tidak mencerminkan negarawan. Cenderung mendiskreditkan karakter dan melemahkan kompetensi pribadi Dino sebagai pengkritik

Kalimat Teddy yang menyatakan bahwa Dino Patti Pernah menjadi wamenlu, meskipun hanya diberi kesempatan 3 bulan, secara politis dinilai Faisal sebagai “ad Hominem” halus. Memulai dengan langsung Mendiskreditkan kredibilitas pribadi daripada menjawab substansi kritikan.

Teddy berupaya memprovokasi, kata Faisal, mendorong perhatian publik untuk menyoroti Dino yang tidak cukup pengalaman, hanya 3 bulan jabat wamenlu. Tidak cukup kredibel, tidak kompeten menilai dan mengomentari frekuensi serta kebutuhan politik kunjungan Prabowo secara profesional.

“Pertanyaannya, apakah kompetensi Teddy jauh lebih baik dari Dino? Apakah pengetahuan dan pengalaman Teddy lebih layak dibanding Dino?” Tanya Faisal.

Kita thau, lanjut Faisal, Dino memiliki rekam jejak yang sangat mumpuni dalam konteks diplomasi dan polugri sejak bergabung dengan Kemenlu tahun 1987.

Selain menjadi wamen, Dinno juga sebagai dubes Indonesia untuk Amerika, kepala bidang politik Indonesia di Washington DC, jubir P3TT dan masih banyak lagi. Termasuk 3 kali diberi penghargaan tinggi negara karena prestasi diplomasinya.

“Berbeda dengan Teddy, letnan Kolonel oplosan, seskab hasil kompensasi politik yang melanggar hukum,” cetusnya

Berikutnya, Faisal menyoroti Teddy yang mengatakan bahwa segala kelebihan biaya yang dianggarkan negara, sepenuhnya ditanggung prosedurnya secara pribadi.

Memang seharusnya begitu. Kelebihan biaya yang tidak ada kaitan dengan urusan resmi negara selama kunjungan, memang harus ditanggung secara pribadi.

“Namun bukan itu yg dipertanyakan Dino dan juga rakyat Indonesia. Melainkan soal biaya negara yg digunakan untuk kunjungan yg berkaitan dengan urusan resmi negara,” tukas Faisal.

Apa relasi manfaat, terutama manfaat jangka pendek untuk menghadapi problem besar dalam negeri saat ini?

Menurut Faisal, kenyataan menunjukan, semakin tinggi frekuensi kunjungan Prabowo dan semua pencapaian yg diberitakan, tidak satupun yg berkaitan langsung dengan upaya negara memulihkan kondisi nilai tukar, problem moneter, fiskal dan cost push inflation yg menekan kehidupan ekonomi rakyat secara langsung.

Ketiga,tulis Faisal, Teddy menyebut bahwa jumlah rombongan yg berangkat berkurang 50%. Di era Dino sekitar 107-120 orang, di era Prabowo berkurang jadi 50-60 orang.

Siapa yg bisa mempertanggungjawabkan pernyataan ini ? Dikatakan tanpa bukti yang mendukung,

Terpentingnya, menurut Faisal, bukan soal banyak dan sedikitnya rombongan keberangkatan. Tapi apakah frekuensi kunjungan yg melampaui batas wajar itu diperlukan untuk keperluan diplomasi yang secara langsung memberi manfaat untuk menjawab kebutuhan dalam negeri saat ini, papar Faisal.

Masalah dalam negeri paling mendesak, paling darurat adalah nilai tukar, defisit APBN, mengembalikan kepercayaan investor, lemahnya pertumbuhan investasi real untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Dalam amatan Faisal, hasil kunjungan Presiden tidak satupun yang menjurus secara konkrit untuk menjawab persoalan tersebut. Justru yang didengar publik, Prabowo mendorong sekolah tanah air terapkan pembelajaran bahasa Prancis.

“Apa urusannya dengan nilai tukar, defisit APBN, pertumbuhan investasi jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas,” katanya.

Jawaban Teddy mengenai jadwal kunjungan Presdien yang dikaitkan dengan jadwal tahunan dan jadwal mendesak sesuai kebutuhan luar dan dalam negeri suatu negara, Faisal membenarkan.

Namun, katanya harus dipastikan perencanaannya mapan, prioritas target yang ingin dicapai dan apakah Prabowo siap diterima oleh pemimpin negara tujuan.

“Sampai hari ini, dari semua kunjungan Prabowo, kita belum melihat adanya hasil yang signifikan untuk memulihkan kondisi Indonesia terkini. Buktinya, IHSG terus jatuh, sell off SBN terus berlanjut, APBN melanjutkan tekanan defisit dan rupiah makin eror,” sebut Fasial

Frekuensi kunjungan 1,5 tahun terkahir, setiap 6 hari 1 hari Prabowo di luar negeri. Jawaban Teddy, Presiden Prabowo menjabat di saat tekanan dunia terhadap Indonesia begitu hebat. Demi mengamankan kepentingan dalam negeri Prabowo harus sering melakukan kunjungan untuk, membangun hubungan dan meminta bantuan darurat kepada pemimpinnnegara dunia.

Sejak 28 Februari, kebutuhan darurat Indonesia adalah feed stook dan diskon harga energi. Apakah Prabowo sukses mendapatkan bantuan ini?

Sebagai pihak yang sangat lemah dalam kesepakatan diplomasi dengan Trump, urai Faisal, menjadi kawan baik Trump, apakah Prabowo berhasil melobi kesepakatan feed stock dan harga murah energi dari Amerika ? Amerika itu the big produser oil in the World. 20 juta barel per hari.

“Tapi sampai saat ini, Trump tidak memberi kompensasi energi apapun untuk menolong Indonesia. Padahal, Prabowo sudah dimanfaatkan untuk banyak agenda penting Trump & Israel di pentas global. Masuk BoP, perjanjian dagang, hingga berpihak dukung kontestasi Amerika-Israel melawan Iran,” tegas Faisal.

Menurut Faisal, tidak terbukti Presiden Prabowo sukses meyakinkan presiden-presiden asal negara investor asing untuk tidak melanjutkan aksi sell off agar rupiah tidak melanjutkan tekanan.

Apakah Prabowo sukses melobi dan dapat kesepakatan realisasi investasi real jangka pendek untuk meningkatkan kinerja manufaktur dan pengolahan dalam negeri?

Juga tidak ada buktinya. Sebaliknya, ekonomi tumbuh tinggi secara kuantitatif 5,61%. Tapi hanya ditopang oleh belanja APBN yg sangat bergantung pada pengambilan utang baru hampir 300 triliun selama 3 bulan.

Sebaliknya manufaktur anjlok indeks PMI 49,1 (di bawah 50), pertumbuhan investasi lemah 5,59%, konsumsi rakyat rendah 5,53%, ekspor hanya 0,90% sementara impor melonjak di level 7,18%.

Pertumbuhan yang sangat tidak berkualitas, secara langsung hanya digerakkan oleh belanja pemerintah yang sangat bergantung pada pengambilan utang baru.

Apakah Prabowo berhasil capai pinjaman jangka pendek agar kementrian keuangan punya modal lebih untuk buy back SBN yg dilepas investor di pasar sekunder ? Tidak.

“Jadi dapat dikatakan, bahwa frekuensi kunjungan yg melampaui batas wajar selama 1,5 tahun terkahir, hanya sekedar gagah-gagahan dan seremonial. Habiskan pajak rakyat untuk relasi manfaat yang tidak terukur,” ungkap Faisal.

Dia menyarankan, lebih baik Prabowo mengurangi kunjungan luar negeri. Fokus membangun koordinasi, perbaiki komunikasi kementrian, lembaga negara dan swasta untuk pulihkan rupiah dan defisit APBN. Terpentingnya, rubah kebijakan politik yang membuat investor hilang kepercayaan atas cara pemerintah atasi problem ekonomi saat ini.

“Kritik rakyat harus dipandang sebagai masukan. Bukan ancaman yang harus direspon dengan pelemahan karakter, meremehkan kompetensi dan pembelaan yang tidak rasional,” pungkas Faisal Lohy. (hs)