Manado, Rp1news- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan beragam pengembangan ekonomi syariah telah dilakukan di wilayah Sulawesi Utara (Sulut), mulai dari sertifikasi halal bagi UMKM, penyediaan juru sembelih dan rumah potong hewan.

        “Hingga pengembangan Zona KHAS (Kuliner Halal, Aman dan Sehat), serta adanya rantai nilai halal berbasis pondok pesantren,” kata Wapres saat menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), di Ballroom Hotel Four Points by Sheraton Manado, Jl. Piere Tendean, Kec. Sario, Kota Manado, Sulut, Kamis (04/04/2024).

        Selain itu, kata Wapres, Sulut juga menjadi salah satu lokasi sebaran pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dimana selama tahun 2013 hingga 2023, terdapat 86 proyek infrastruktur senilai 2,4 triliun yang bersumber dari SBSN. 

       “Kemajuan ekonomi dan keuangan syariah yang telah dicapai Provinsi Sulawesi Utara saya minta terus dilanjutkan, serta pastikan dampak dan kemanfaatannya secara nyata dapat dirasakan oleh masyarakat,” pintanya. 

       Untuk itu, tutur Wapres, KDEKS Provinsi Sulut yang baru saja dikukuhkan, memegang peran kunci untuk mengoordinasikan dan memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan.

      Pertama, dalam sektor industri produk halal, Wapres menginstruksikan agar pengembangan ekosistem rantai nilai halal, khususnya sektor prioritas pembangunan daerah yakni pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata terus didorong dan dikembangkan.

       “Kembangkan hilirisasi semua industri potensial Sulawesi Utara dalam kerangka industri produk halal. Disamping industri pengolahan ikan dan kelautan yang potensinya besar, ada juga pengolahan kelapa, cengkeh, pala, dan coklat yang prospek pasarnya sampai ke Asia Timur dan Pantai Barat Amerika,” pintanya. 

         Hilirisasi industri pengolahan tersebut, menurut Wapres, mesti didukung dengan optimalisasi pemanfaatan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Selain itu, ia juga meminta program demplot pertanian dan hilirisasi komoditas pertanian di lingkup pesantren untuk terus diperluas dan dikembangkan. 

PACU SERTIFIKASI 

        “Pacu akselerasi sertifikasi halal bagi produk UMKM, termasuk pada sektor hulu untuk rumah potong hewan dan juru sembelih halal,” pintanya. 

        Dalam sektor pariwisata, menurut Wapres, pesona wisata bawah laut Taman Laut Bunaken dan Destinasi Super Prioritas Likupang sangat berpotensi untuk menjadi destinasi wisata ramah muslim.

        Kedua, Wapres Wapres menginstruksikan KDEKS untuk terus mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, sehingga mampu menyangga pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.

       Ketiga, dalam pengembangan dana sosial syariah, Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk meningkatkan penghimpunan dan kemanfaatan zakat dan wakaf. 

         Keempat, Wapres meminta KDEKS Provinsi Sulut untuk teru  mengembangkan sektor bisnis dan kewirausahaan syariah. 

        Sejalan dengan Wapres, Gubernur Sulut Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan bahwa produk pembiayaan syariah, termasuk Sukuk Syariah sangat diminati masyarakat Sulut karena begitu menguntungkan investasinya.

         “Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan hari ini, khususnya peresmian [Zona KHAS) yang dilakukan Pak Wapres bisa berkembang lebih baik di Provinsi Sulut,” ujarnya. 

         Hadir pada acara ini, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Walikota Manado Andrei Angouw, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut Andry Prasmuko, Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulut Sarbin Sehe, Ketua MUI Provinsi Sulut K.H. Abdul Wahab Abdul Ghafur.

        Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W. S., Staf Khusus Wapres Bidang Reformasi Birokrasi M. Nasir, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi (@)