akarta,Rp1news- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin menegaskan ekonomi dan keuangan syariah bukan hanya untuk umat Islam, tapi untuk seluruh umat, karena sifatnya rahmatan lil’alamin.

“Tetapi untuk umat Islam, ini jadi kewajiban untuk umat Islam. Bukankah dalam Islam itu sifatnya tidak ada paksaan? La ikraha fid din,” kata Wapres.

Itu dikatakan Wapres saat membuka acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Gedung Lambert Jitmau, Jl. Mambruk No.24, Remu Utara, Sorong, Papua Barat Daya, Kamis (06/06/2024).

Wapres menegaskan ekonomi dan keuangan syariah bukanlah gagasan yang digaungkan demi kepentingan umat Islam semata. Namun, telah menjadi praktik yang diterima luas oleh semua kelompok masyarakat karena sifat dan hakikatnya yang bukan hanya untuk umat Islam tetapi bersifat inklusif dan juga mengedepankan keadilan.

“Karena itu ekonomi syariah itu juga berkembang di negara-negara yang mayoritas non-muslim. Bahkan, Inggris sekarang menjadi pusat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.,” tambahnya.

Bahkan, lanjut Wapres, pendidikan keuangan syariah, Inggris merupakan pusat pendidikan keuangan syariah. Di sana itu banyak anak-anak kita yang mengambil S3 di Inggris, yang sekarang juga banyak bekerja di Bank Indonesia dan juga di Kementerian Keuangan.

Wapres mengutarakan di tatanan global, negara-negara dengan penduduk mayoritas non-muslim justru telah meraup peluang dan keuntungan dari pesatnya perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

Sekarang, punya nilai benefit ekonomi yang tinggi. Syariah itu, baik produk halal, juga masalah wisata, farmasi, dan banyak komoditi-komoditi yang sekarang menjadi semacam bisnis halal di dalam dunia ini.

“Sebagai contoh, Brasil, Australia, dan Thailand dan Inggris, terdepan dalam ekspor produk makanan halal. Bahkan terbesar makanan halal itu di Brazil. Padahal mayoritas penduduknya adalah non-muslim,” kata Wapres

Oleh karena itu, kita ingin Indonesia ini ke depan bukan hanya menjadi konsumen terbesar, konsumen halal terbesar, tapi kita ingin menjadi produsen halal terbesar di dunia.

Pj. Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad menyampaikan bahwa program kerja KDEKS Provinsi Papua Barat Daya akan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah se-Kabupaten Kota Provinsi Papua Barat Daya.

“Ekonomi dan keuangan syariah itu bersifat inklusif, artinya, bukan hanya untuk orang Islam saja, tapi juga bermanfaat bagi semua golongan. Sehingga, apabila ada program kawasan perdagangan halal di Provinsi Papua Barat Daya pun juga bisa dimanfaatkan oleh seluruh warga masyarakat Papua Barat Daya,”  tuturnya

KDEKS Provinsi Papua Barat Daya menjadi yang pertama. Dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Papua Barat Daya nomor 100.3.3.1/36/5/2024, tertanggal 30 Mei 2024, KDEKS Provinsi Papua Barat Daya resmi dikukuhkan hari ini, Kamis (06/06/2024).

Hadir pada acara ini, Plt. Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat, Pj. Sekretaris Daerah beserta jajaran anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua Barat Daya, Pj. Wali Kota Sorong Septinus Lobat, Pj. Bupati Tambrauw Engelbertus G. Kocu, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Pj. Bupati Maybrat Benhard E. Rondonuwu, Pj. Bupati Sorong Edison Siagian.

Wapres didampingi Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, PIh. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Suprayoga Hadi, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono, Staf Khusus (Stafsus) Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidowi dan lainnya. (@)